DPRD Kota Semarang Minta Evaluasi Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang meminta pemerintah kota untuk segera melakukan evaluasi terhadap program Bedah Rumah Tidak Layak Huni. Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat yang berlangsung pekan lalu, setelah legislator menemukan sejumlah catatan penting terkait mekanisme penyaluran bantuan dan kualitas hasil renovasi.

Program Bedah Rumah selama ini dianggap sebagai salah satu unggulan Pemerintah Kota Semarang dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan memperbaiki kualitas permukiman warga prasejahtera. Meskipun demikian, temuan di lapangan menunjukkan bahwa masih ada celah dalam pendataan penerima, transparansi anggaran, dan keberlanjutan program setelah rumah direnovasi. Kondisi inilah yang melatarbelakangi DPRD untuk turun tangan dan meminta audit menyeluruh.

Sejarah dan Sasaran Program Bedah Rumah

Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni di Kota Semarang telah berjalan sejak lebih dari satu dekade lalu. Awalnya, program ini dirancang untuk menangani ribuan rumah warga yang masuk kategori tidak layak huni, baik dari sisi struktur bangunan, sanitasi, maupun kepadatan penghuni. Sasaran utamanya adalah keluarga prasejahtera yang memiliki rumah dengan lantai tanah, dinding dari bahan tidak permanen, serta atap yang bocor saat musim hujan.

Dalam perjalanannya, program ini mendapatkan alokasi dana dari APBD Kota Semarang, bantuan keuangan dari pemerintah provinsi, serta sebagian kecil dari swadaya masyarakat. Setiap tahunnya, dinas terkait menargetkan ratusan hingga ribuan unit rumah untuk direnovasi, tergantung pada ketersediaan anggaran dan prioritas pembangunan daerah. Data terbaru menunjukkan bahwa sejak 2015, tercatat lebih dari 12 ribu unit rumah telah mendapatkan bantuan, meskipun angka pasti penerima manfaat selalu berubah karena dinamika kependudukan.

Capaian kuantitatif tersebut memang terlihat menggembirakan, namun anggota DPRD menyoroti bahwa kualitas hasil bedah rumah kerap kali tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Banyak laporan dari masyarakat yang menyebutkan bahwa dinding yang dipasang kembali tipis, atap cepat bocor, atau material yang digunakan tidak tahan lama. Di sisi lain, proses verifikasi penerima manfaat juga dianggap masih lemah, sehingga bantuan tidak selalu tepat sasaran.

Temuan DPRD dan Alasan Evaluasi

Dalam kunjungan lapangan yang dilakukan beberapa bulan terakhir, tim DPRD Kota Semarang menemukan berbagai permasalahan yang menjadi dasar permintaan evaluasi. Salah satu temuan paling mencolok adalah adanya rumah yang telah direnovasi namun kini kosong atau bahkan dijual oleh penerima manfaat. Fenomena ini memunculkan pertanyaan besar terkait validasi data awal dan kemampuan pemerintah daerah dalam memantau bantuan setelah diberikan.

Tak hanya itu, legislator juga mencatat bahwa masih banyak keluarga yang benar-benar membutuhkan bantuan justru tidak masuk dalam daftar penerima. Ketidakakuratan data ini diperparah oleh lambannya proses pembaruan basis data keluarga prasejahtera di tingkat kelurahan. Banyak warga yang berdomisili di kawasan pinggiran dan rawan banjir tidak pernah tersentuh program, sementara yang lain mendapat bantuan lebih dari satu kali untuk alamat yang sama.

DPRD juga menyoroti lemahnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, khususnya antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Sosial, serta kecamatan dan kelurahan. Tanpa koordinasi yang baik, program serupa bisa saling tumpang tindih atau justru meninggalkan kelompok rentan yang tidak terdata. Kondisi ini mirip dengan tantangan yang dihadapi dalam program-program publik lainnya di Kota Semarang, termasuk upaya Dorong Perluasan Jalur Sepeda yang juga memerlukan sinergi lintas sektor agar berjalan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola program pembangunan di Kota Semarang membutuhkan pembenahan menyeluruh.

Dampak Sosial dan Ekonomi bagi Penerima Manfaat

Bagi keluarga yang benar-benar menjadi sasaran, program Bedah Rumah memberikan perubahan yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Rumah yang sebelumnya bocor dan pengap kini menjadi lebih layak untuk dihuni, sehingga risiko penyakit pernapasan dan kulit akibat lingkungan tidak sehat dapat ditekan. Anak-anak juga mendapatkan ruang belajar yang lebih nyaman, yang pada akhirnya berdampak positif pada prestasi sekolah mereka.

Dari sisi ekonomi, perbaikan rumah sering kali memicu tumbuhnya aktivitas produktif baru. Beberapa penerima manfaat memanfaatkan sebagian ruangan untuk membuka usaha kecil, seperti warung kelontong, jasa jahit, atau penitipan barang. Dengan meningkatnya pendapatan keluarga, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok pendidikan, kesehatan, dan gizi pun ikut terangkat. Tidak sedikit penerima manfaat yang kemudian mampu menyekolahkan anak hingga perguruan tinggi, bahkan ada yang mulai memikirkan kebutuhan gaya hidup sehat seperti olahraga rutin. Minat terhadap peralatan olahraga berkualitas pun meningkat di kalangan pemuda, dan tak jarang mereka memilih untuk mendapatkan perlengkapan di toko nike yang menyediakan berbagai pilihan untuk berbagai cabang olahraga.

Kendati demikian, para penerima manfaat juga menghadapi tantangan pascarenovasi. Beberapa di antara mereka tidak memiliki biaya untuk merawat rumah yang baru saja diperbaiki, sehingga dalam beberapa tahun kondisi bangunan kembali menurun. Kurangnya pendampingan teknis dan edukasi tentang perawatan rumah menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah daerah agar bantuan yang diberikan benar-benar berkelanjutan.

Anggaran, Mekanisme Penyaluran, dan Pengawasan

Alokasi anggaran untuk program Bedah Rumah Tidak Layak Huni di Kota Semarang berasal dari berbagai sumber. Sebagian besar ditopang oleh APBD, sementara sisanya mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus atau program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Besaran bantuan per unit rumah bervariasi, tergantung pada tingkat kerusakan dan luas bangunan, namun umumnya berkisar antara Rp15 juta hingga Rp30 juta per unit.

Mekanisme penyaluran biasanya dimulai dari proses pendataan di tingkat RT/RW, kemudian diverifikasi oleh kelurahan dan kecamatan sebelum diusulkan ke dinas terkait. Setelah mendapat persetujuan, bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan dan tenaga kerja, bukan tunai langsung kepada penerima manfaat, untuk menghindari penyalahgunaan. Meskipun sistem ini dirancang untuk mengurangi kebocoran anggaran, DPRD menemukan bahwa masih ada celah berupa manipulasi data volume pekerjaan dan penggunaan material di bawah standar.

Pengawasan internal juga menjadi sorotan. Inspektorat Kota Semarang disebut belum melakukan audit rutin terhadap pelaksanaan program, sehingga temuan-temuan DPRD selama ini menjadi satu-satunya data yang tersedia untuk perbaikan. DPRD mendorong agar ke depan dibentuk satuan tugas khusus yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil untuk mengawasi setiap tahapan program, mulai dari perencanaan hingga pascarenovasi.

Rekomendasi DPRD dan Tindak Lanjut Pemerintah Kota

Merespons permintaan DPRD, Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan kesiapan untuk melakukan evaluasi internal. Kepala dinas mengakui bahwa masih ada kelemahan dalam sistem pendataan dan kualitas konstruksi, dan berjanji akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh penerima manfaat dalam enam bulan ke depan.

DPRD sendiri merekomendasikan beberapa langkah strategis. Pertama, pembaruan basis data penerima manfaat secara berkala dengan melibatkan RT/RW dan tokoh masyarakat. Kedua, peningkatan kualitas material dan pengawasan teknis agar hasil renovasi tahan lama. Ketiga, penambahan program pendampingan pascarenovasi, termasuk edukasi perawatan rumah sederhana dan akses terhadap layanan perbaikan ringan. Keempat, transparansi anggaran melalui platform digital agar masyarakat dapat memantau realisasi bantuan secara real-time.

Pada bagian akhir rekomendasi, DPRD mengusulkan agar program Bedah Rumah diintegrasikan dengan program penataan kawasan permukiman kumuh dan peningkatan sanitasi lingkungan. Dengan pendekatan yang lebih holistik, intervensi tidak hanya menyentuh fisik bangunan, tetapi juga kualitas hidup penghuninya secara menyeluruh. Langkah ini diharapkan mampu menjadikan program Bedah Rumah sebagai instrumen yang benar-benar membawa perubahan, bukan sekadar proyek seremonial yang berhenti di serah terima kunci.